Garut, PIM News Room — Kabupaten Garut kembali menempati posisi strategis dalam sistem penanggulangan bencana di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menyiapkan lima Kantor Wilayah Gubernur yang akan difungsikan sebagai pusat komando penanganan bencana di daerah — salah satunya berlokasi di Garut.
Selain di Garut, kantor wilayah ini juga dibentuk di Kota Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kota Cirebon, dan Kota Bandung. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi besar Pemprov Jabar untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana yang meningkat seiring datangnya musim hujan.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan, pembentukan kantor wilayah ini merupakan langkah konkret mitigasi agar setiap kawasan memiliki pusat kendali yang cepat, tangguh, dan responsif terhadap situasi darurat.
“Kantor gubernur wilayah ini disiapkan sebagai pusat komando saat terjadi bencana besar. Berdasarkan analisis, Cirebon menjadi lokasi paling aman sebagai pusat koordinasi, sementara Purwakarta relatif lebih stabil,” ujar Dedi Mulyadi — yang akrab disapa KDM — dalam Apel Kesiapsiagaan Tanggap Darurat Bencana di Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (5/11/2025).
Melalui kebijakan ini, wilayah seperti Garut yang dikenal memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap banjir bandang, longsor, dan gempa bumi, akan memiliki pusat komando penanganan cepat di bawah koordinasi langsung gubernur wilayah.
“Yang paling penting bukan hanya tanggap setelah bencana, tetapi siaga sebelum bencana,” tegas KDM.
Ia menekankan, penanganan bencana di Jawa Barat tidak bisa dilakukan secara terpisah. Semua unsur — pemerintah, aparat keamanan, hingga masyarakat — harus bersatu dalam sistem tanggap darurat yang terintegrasi.
“Jawa Barat tidak bisa diselesaikan oleh satu lembaga. Semua unsur — dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD, hingga relawan — harus bergerak bersama melindungi masyarakat,” ujarnya.
Selain memperkuat struktur penanganan, KDM juga menyoroti pentingnya kesadaran publik terhadap peringatan dini. Ia mengingatkan agar masyarakat lebih mempercayai informasi dari BMKG dan lembaga kebencanaan resmi.
“Budaya siaga harus dibangun. Jangan menunggu bencana datang baru percaya. Percaya pada ilmu dan data itu bagian dari iman dan ikhtiar,” tuturnya.
Sementara itu, Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Rudi Setiawan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Jabar. Ia menyebutkan, lebih dari 2.500 personel gabungan dari Polri, TNI, BPBD, pemerintah daerah, dan relawan turut diterjunkan dalam apel kesiapsiagaan tersebut.
“Sinergi ini menjadi bukti bahwa kesiapsiagaan bencana adalah tanggung jawab bersama. Kita harus bergerak dari mitigasi hingga penanganan pascabencana dengan cepat,” kata Rudi Setiawan.
Dengan hadirnya Kantor Wilayah Gubernur di Garut, pemerintah berharap penanganan bencana di wilayah selatan Jawa Barat dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. Garut pun diproyeksikan menjadi poros komando bencana untuk kawasan Priangan Timur, sekaligus pusat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan relawan.
Langkah ini menjadi babak baru dalam sistem kesiapsiagaan Jawa Barat — dari yang reaktif menjadi proaktif, berbasis data, dan berorientasi pada keselamatan warga.
Garut kini berdiri di garis depan sebagai salah satu garda tangguh Jabar menghadapi musim bencana.
🗓️ Reporter: AS
📍 Editor: Tim Redaksi PIM News Room
